PERMEN LH/BPLH Nomor 18 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri /Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.
- 3 -
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
Ruang Kebumian.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat
IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan
fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam
waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya
disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu
atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada
IGD.
6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang
selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta
berdayaguna.
7. Jaringan Informasi Geospasial Kementerian
Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut JIG
Kementerian /Badan adalah suatu sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta
berdayaguna di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan usaha.
9. Pengguna adalah instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan Setiap Orang yang menggunakan IGT .
10. Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar
program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah
daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun
waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas
kebutu han pembangunan nasional.
11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan
karakteristik DG dan IG.
12. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.
13. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup .
- 4 -
15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup.
BAB II
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP