PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH
PERMEN LH/BPLH Nomor 18 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup
Sedang dibacaPasal 25Pasal 24 dari 32
☰Daftar Isi Regulasi32 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →18Nomor
2025Tahun Terbit
32Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 24 dari 32
75%
TEKS RESMI
Pasal 25
(1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 3 ayat (1) kepada publik diberikan dalam format web
map service atau joint photograpic experts group (jpeg)
atau portable document format (pdf) yang tersedia pada
geoportal/w ebgis Kementerian /Badan .
(2) Dalam hal p enyebarluasan kepada publi k sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam format sistem informasi
geografis diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
(3) Penyebarluasan kepada publi k dalam format sistem
informasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus menandatangani :
a. berita acara serah terima ; dan
b. pakta integrita s,
yang disampaikan kepada w alidata Geospasial .
Bagian Keenam
Penggunaan
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
InformasiDisebut dalam Pasal 25
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
AktaDisebut dalam Pasal 25dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…
Data GeospasialDisebut dalam Pasal 25Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di…
IkanDisebut dalam Pasal 25Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PeraturanDisebut dalam Pasal 25Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Serah TerimaDisebut dalam Pasal 25Serah Terima adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045