PMK Nomor 112 Tahun 2025

(1) Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan wajib :
a. menyetorkan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 3 ) huruf d, Pasal 10
ayat ( 4 ) , Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 13
ayat (4), atau Pasal 13 ayat (5);
b. melaporkan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 3 ) huruf d, Pasal 10
ayat ( 4 ) , Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 13
ayat (4), atau Pasal 13 ayat (5); dan
- 14 -
c. membuat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
di bidang perpajakan.
(2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tet api tidak terdapat Pajak
Penghasilan yang dipotong atau dipungut di Indonesia
berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda , Pemotong atau Pemungut Pajak
Penghasilan wajib:
a. melaporkan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 3 ) huruf d, Pasal 10
ayat ( 4 ) , Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 13
ayat (4), atau Pasal 13 ayat (5); dan
b. membuat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
di bidang perpajakan.
(3) Pemotong atau Pemungut Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan di bidang perpajakan .
Pasal 1 5
Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
( 3 ) huruf d, Pasal 10 ayat ( 4 ) , Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat
(6), Pasal 13 ayat (4), atau Pasal 13 ayat (5 ) , Pajak Penghasilan
yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut dapat
diminta kembali sesuai dengan ketentuan pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti
administrasi perpajakan.
Pasal 1 6
(1) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyimpan:
a. Formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) ;
b. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal
Formulir DGT tidak disahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat ( 3 ) huruf c ; dan
c. buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) ,
sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
(2) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) wajib menyimpan:
a. tanda terima Formulir DGT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat ( 3 ) huruf b; dan
- 15 -
b. buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat ( 4) ,
sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
(3) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyimpan:
a. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri
atau surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
b. buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat ( 2 ) ,
sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .