PERPRES Nomor 64 Tahun 2025

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut Kepulauan
Pasal 54
Indonesia III sebagaimana dimaksud dalam
huruf b meliputi:
a. kegiatan . . .
SK No l9l252A
REFUBLIK INDONESIA
a kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
l. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju
Pelabuhan;
2 pemeliharaan Alur-Pelayaran;
3 sarana bantu navigasi pelayaran;
4 penelitian dan pendidikan;
5 ikan alat
penangkapan ikan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan
undangan;
jalur
6 pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute
kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
7 pemanfaatan Alur- Pelayaran oleh Masyarakat;
8 kenavigasian pada Alur-
Pelayaran;
9 pembatasan kecepatan kapal yang bemavigasi
pada Alur-Pelayaran dan perlintasan yang
berdekatan dengan alur migrasi biota Laut
dan/ atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut
sesuai dengan ketentuan
undangan di bidang pelayaran;
10, pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional;
11. pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan
Indonesia;
12. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing
Laut
dalam hak lintas alur
kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan
peraturan
sesuai dengan ketentuan
undangan di bidang pelayaran;
13, kegiatan pengawasan, dan
pengamarlan di rute perairan sesuai dengan
ketentuan peraturan
dan/atau
14. pelestarian ekosistem lingkungan Laut;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/ atau kabel bawah laut;
dan/atau
2. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai
dan/ atau fungsi Alur-PelaYaran;
c. kegiatan . . .
SK No l9l25l A
c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
2 sampah dan limbah;
3 penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan
yang bersifat statis dan alat bantu
ikan yang bersifat menetaP;
4. Wisata Bahari yang instalasi
dan/atau bangunan bersifat menetap;
Yang
dan/atau
5 kegiatan yang tidak mendukung dan dapat
mengganggu fungsi Alur-Pelayaran'