PERPRES Nomor 64 Tahun 2025

Peraturan Ruang untuk tatanan
kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepelabuhanan
2 sarana bantu navigasi
pelayaran
3 sarana bantu navigasi pelayaran;
dan/atau
4. lebar dan kedalaman alur;
b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1, kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan
kepelabuhanan nasional;
2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
jaringan prasarana dan sarana Laut; dan/atau
3. kegiatan pelayaran yang berdekatan dengan alur
migrasi biota Laut dan/ atau melintasi Kawasan
Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan
peraturErn perundang-undangan di bidang
pelayaran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
l. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
Pelabuhan;
2.keg1atan. . .
tInTf:-Ir[ilTff I{I{{A
2 kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
sarana bantu navigasi pelayaran;
3 kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan
kepelabuhanan nasional;
4 pendirian, penempatan, dan/atau
bangunan dan instalasi di Laut yang
mengganggu Alur Pelayaran dan/atau
keselamatan pelayaran; dan/atau
5 kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di
atas perairan dan di bawah perairan yang
berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran.