PERPRES Nomor 64 Tahun 2025

(l) Kebdakan untuk pengembangan
kegiatan tangkap yang berkelanjutan
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
meliputi:
a.rehabilitasi...
NEPUBUK TNDONEISIA
'
a. rehabilitasi kawasan perikanan tangkap;
b. perlindungan nelayan tradisional dan penerapan
kearifan lokal dalam kegiatan perikanan tangkap;
c peningkatan produksi perikanan tangkap yang
didukung dengan modernisasi teknologi
perikanan;
d. dan pengawasan kegiatan
Sumber Daya lkan; dan
e. intensitas kegiatan perikanan
tangkap untuk mendukung stok
Sumber Daya lkan.
(21 Strategi untuk rehabilitasi kawasan
tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. mengatur kegiatan penangkapan ikan untuk
melindungi daerah pemijahan ikan;
b. merehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang
lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau
sebagni habitat sumber plasma nutfah;
c, meningkatlan upaya pelindungan Sumber Daya
Ikan terhadap perubahan iklim; dan
d. dan/atau mengatur kegiatan
penangkapan ikan pada daerah pemijahan ikan.
(3) Strategi untuk perlindungan nelayan tradisional dan
penerapan kearifan lokal dalam kegiatan
tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a, mengalokasikan ruang untuk kegiatan perikanan
tangkap bagi nelayan tradisional;
b. mengimplementasikan peraturan
undangan terkait alat ikan dan
jalur penangkapan ikan, serta pengaturan daerah
larangan penangkapan ikan; dan
c. meningkatkan pemberdayaan Masyarakat lokal
dan tradisional dalam kegiatan perikanan
tangkap yang sesuai dengan kearifan lokal.
(4) Strategi untuk produksi
tangkap yang didukung dengan modernisasi teknologi
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. modernisasi . . .
a. modernisasi teknologi perikanan untuk
mendukung kegiatan perikanan tangkap yang
b. mengembangkan dan mengatur ketentuan
armada kapal perikanan baik untuk
ikan berskala kecil maupun besar;
c. tingkat Sumber
Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung
dan/atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
dan
d. menentukan ukuran kapal, penggunaan alat
penangkapan ikan, dan alokasi jumlah tangkapan
ikan.
(5) Strategi untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan
pemanfaatan Sumber Daya Ikan se
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. perizinan terkait pemanfaatan
Sumber Daya lkan;
b. meningkatkan prasarana dan sarana
untuk pengawasan;
c. kegiatan
dan pengawasan
Sumber Daya lkan; dan
d. hukum bagr pelanggaran
Sumber Daya Ikan secara ilegal.
(6) Strategi untuk intensitas kegiatan
perikanan tangkap untuk mendukung pemulihan stok
Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:
a. meningkatkan tata kelola daerah penangkapan
ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha
perikanan tangkap;
b. strategi dalam
kegiatan perikanan tangkap; dan
c, antara kegiatan
ikan dengan kegiatan lainnya pada
?rlaa yallg dapat diakses dan/atau dimanfaatkan
secara bersama.
Pasal 1O. . .
NEFIIBUT INDONEtIA