PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 64 Tahun 2025
Tentang
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu
Sedang dibacaPasal 79Pasal 77 dari 85
☰Daftar Isi Regulasi85 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
64Nomor
2025Tahun Terbit
85Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 77 dari 85
91%
TEKS RESMI
Pasal 79
perencanaan zonasi
Bentuk peran Masyarakat dalam
Kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 huruf a berupa:
a, memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan
2 penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
masalah
3 pengidentifikasian potensi dan
wilayah atau kawasan;
4, perumusan . . .
SK No l9l239A
REPI.IEUK INI)ONESIA
4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan
Antarn ilayah; dan/ atau
5. penetapan rencana zonasi Kawasan
b kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/ atau sesama unsur Masyarakat dalam
perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IkanDisebut dalam Pasal 79
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 79Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 79Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
PenetapanDisebut dalam Pasal 79Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PengembangDisebut dalam Pasal 79Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
PersDisebut dalam Pasal 79Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045