Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 11
(1) Dalam hal pemenuhan PBBR sektor ketenagakerjaan
dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak,
Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan
pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
(2) Pemenuhan pembayaran penerimaan negara bukan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
untuk:
a. verifikasi Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha
jasa pengujian laboratorium dengan lingkup
kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3
dengan KBLI 71202 dan jasa inspeksi periodik
dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan
pengujian K3 dengan KBLI 71203; dan
b. penerbitan Sertifikat Standar untuk jasa
sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha
lembaga audit sistem manajemen K3 dan jasa
pembinaan dan konsultasi K3 .
BAB II I
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Istilah Terkait
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Audit Sistem Manajemen K3Disebut dalam Pasal 11Audit Sistem Manajemen K3 adalah istilah yang digunakan dalam hukum keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjelaskan aspek yang…
KBLIDisebut dalam Pasal 11KBLI adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan perorangan…
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 11Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
PenerbitDisebut dalam Pasal 11Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 11Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Verifikasi Sertifikat StandarDisebut dalam Pasal 11Verifikasi Sertifikat Standar adalah istilah yang digunakan dalam hukum perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjelaskan aspek yang berkaitan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045