Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan insidental
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf
b, meliputi:
a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
b. pengenaan sanksi administratif.
(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku
Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas
kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB
dan/atau PB UMKU.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada
Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik
dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf c dan huruf d .
Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 23Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
PersDisebut dalam Pasal 23Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 23Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.
