Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pada saat Pera turan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan /atau Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 269), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
KetenagakerjaanDisebut dalam Pasal 38Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
PerizinanDisebut dalam Pasal 38Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 38Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Perizinan Berusaha Berbasis RisikoDisebut dalam Pasal 38Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan,…
RisikoDisebut dalam Pasal 38Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 38Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
PeraturanDisebut dalam Pasal 38Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
