Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Pelaksanaan Pengawasan inspeksi lapangan insidental
secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang
Penanaman M odal.
(2) Pelaksanaan Pengawasan inspeksi lapangan insidental
secara mandiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan
s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf
b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan.
(3) Hasil Pengawasan inspeksi lapangan insidental
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan melalui Sistem OSS .
BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
AnakDisebut dalam Pasal 25Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 25Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PanganDisebut dalam Pasal 25Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 25Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 25Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
