Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Inspeksi lapangan rutin seba gaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan
terkoordinasi.
(2) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Sistem OSS.
(3) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilakukan antar
Menteri, gubernur, dan/ atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing - masing .
(4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
c. penilaian kepatuhan; dan
d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan
rutin.
(5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik
dan/atau virtual.
(6) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan .
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
BupatiDisebut dalam Pasal 17Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
GrasiDisebut dalam Pasal 17Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
GubernurDisebut dalam Pasal 17Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan.
JalanDisebut dalam Pasal 17Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
KewenanganDisebut dalam Pasal 17Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PanganDisebut dalam Pasal 17Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PenetapanDisebut dalam Pasal 17Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.
