Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Inspeksi lapangan insidental s ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
a. ter koordinasi dengan kementerian pengampu PB,
kementerian/lembaga terkait, atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangan masing -
masing ; atau
b. mandiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan .
(2) Kementerian pengampu PB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a , yaitu:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan untuk
kegiatan usaha:
1. jasa pengujian laboratorium dengan lingkup
kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian
K3 dengan KBLI 71202 ; dan /atau
2. jasa inspeksi periodik dengan lingkup
kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian
K3 dengan KBLI 71203 .
- 12 -
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, untuk
kegiatan usaha jasa fabrikasi, pemeliharaan,
reparasi, dan instalasi teknik K3 dengan KBLI
33121 .
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
AnakDisebut dalam Pasal 24Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
KBLIDisebut dalam Pasal 24KBLI adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan perorangan…
KewenanganDisebut dalam Pasal 24Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PanganDisebut dalam Pasal 24Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 24Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 24Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.
