Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama,
wajib memenuhi ketentuan kewajiban yang tertuang
dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari .
(2) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif
peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan
gugur.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi administratif peringatan kedua.
(4) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi
kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua
paling lambat 15 (lima belas) Hari .
(5) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif
peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan
gugur.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan
sanksi administratif peringatan ketiga.
(7) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memenuhi
kewajiban yang tertuang dalam peringatan ketiga
paling lambat 10 (sepuluh) Hari .
(8) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sanksi administratif
peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan
gugur.
(9) Sanksi administratif peringatan pertama, peringatan
kedua, dan peringatan ketiga sebagaimana tercantum
dalam Format 1 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan
pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga
kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota, ser ta Pelaku Usaha.
- 15 -
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
IkanDisebut dalam Pasal 31Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KewajibanDisebut dalam Pasal 31sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
PatenDisebut dalam Pasal 31Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 31Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 31Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 31Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
