Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator
dan pelaksana.
(2) Koordinator pelaksanaan inspeksi lapangan rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. kementerian/badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi dan
tugas pemerintahan di bidang koordinasi
Penanaman M odal, atas pelaksanaan penerbitan
PB yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ;
b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan
PB yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi; atau
- 10 -
c. DPMPTSP kabupaten/ kota, atas pelaksanaan
penerbitan PB yang menjadi kewen angan
pemerintah kabupaten/kota .
(3) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. kementerian sebagai pengampu PB dan /atau PB
UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat dan lintas provinsi;
b. Dinas Provinsi sebagai pengampu PB dan /atau
PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan lintas kabupaten/kota; atau
c. Dinas Kabupaten/Kota sebagai pengampu PB
dan /atau PB UMKU yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/ kota.
Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PanganDisebut dalam Pasal 18Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PatenDisebut dalam Pasal 18Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.
Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 18Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
PenerbitDisebut dalam Pasal 18Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 18Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
