Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PBBR sektor
ketenagakerjaan berdasarkan hasil Pengawasan,
dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran PB BR
sektor ketenagakerjaan berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan PB BR .
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dikenakan secara bertahap dan tidak
bertahap.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 26Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
Penghentian Sementara Kegiatan UsahaDisebut dalam Pasal 26Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah istilah yang digunakan dalam hukum perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjelaskan aspek yang…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 26Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.
