PERATURAN BPK Nomor 2 Tahun 2025

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan
sementara, berlaku ketentuan :
a. Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan
wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua;
b. Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan
wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua;
c. Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan
tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua
dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk oleh Ketua dan
Wakil Ketua;
d. Anggota berhalangan, Ketua atau Wakil Ketua
berdasarkan usulan Anggota yang bersangkutan
menunjuk Anggota lain untuk melaksanakan tugas
dan wewenang Anggota yang berhalangan; atau
- 8 -
e. Anggota yang berhalangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf d tidak dapat mengajukan usulan
penunjukan, Sidang BPK menetapkan Anggota lain
sebagai pelaksana tugas dan wewenang Anggota yang
berhalangan.
(2) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. cuti ;
b. diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
c. alasan lain berdasarkan ketentuan P eraturan
P erundang - undangan.