PORTAL REGULASIPERATURAN BPK
PERATURAN BPK Nomor 2 Tahun 2025
Tentang
Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
Sedang dibacaPasal 26Pasal 26 dari 64
☰Daftar Isi Regulasi64 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →2Nomor
2025Tahun Terbit
64Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 26 dari 64
41%
TEKS RESMI
Pasal 26
(1) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan
diperlukan keputusan yang cepat, Ketua dan Wakil Ketua
dapat mengambil keputusan tanpa melalui Sidang BPK.
(2) Keputusan yang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diambil untuk mengatasi kondisi mendesak dan/atau
darurat yang dapat memengaruhi kredibilitas BPK
dan/atau stabilitas keuangan negara.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Ketua dan Wakil Ketua
mengomunikasikan kepada seluruh Anggota melalui surat
atau informasi elektronik dan disetujui oleh lebih dari 50 %
(lima puluh persen ) dari seluruh Anggota ditambah 1
(satu).
(4) Dalam hal hasil perhitungan 50 % (lima puluh persen ) dari
seluruh Anggota s ebagaimana dimaksud pada ayat (3 )
tidak bulat, dilakukan pembulatan ke atas.
(5) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3 ) tidak terpenuhi dan keputusan harus segera
diambil, Ketua dan Wakil Ketua dapat memutuskan sesuai
dengan pertimbangan Ketua dan Wakil Ketua.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
( 5 ) disampaikan dalam Sidang BPK berikutnya.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 26
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
DesaDisebut dalam Pasal 26Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
IkanDisebut dalam Pasal 26Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 26Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi ElektronikDisebut dalam Pasal 26Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami dalam penyelenggaraan sistem dan…
KeputusanDisebut dalam Pasal 26Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PersDisebut dalam Pasal 26Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PutusanDisebut dalam Pasal 26keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara