PERATURAN BPK Nomor 2 Tahun 2025

(1) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian
negara/daerah, BPK memantau:
a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara dan pejabat lain;
b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah kepada bendahara, badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara yang
telah ditetapkan oleh BPK; dan
c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan
- 18 -
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
(2) Selain pemantauan penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK
juga melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga di luar
pengadilan.
(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga
Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(4) P emantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan .
Bagian Kedua
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan
Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara