Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 21
(1) Keputusan atas tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pere ncanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
Pemeriksaan;
b. pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan
rekomendasi dalam laporan Hasil Pemeriksaan ;
c. penyusunan ikhtisar Hasil P emeriksaan semester;
d. pelaporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung
unsur pidana; dan
e. pelaksanaan tugas BPK lainnya.
(2) Ke putusan atas wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penentuan objek, waktu, dan metode Pemeriksaan
serta kegiatan lain dalam pelaksanaan Pemeriksaan ;
b. penetapan standar pemeriksaan keuangan negara;
c. penetapan Kode Etik ;
d. pemberian Pendapat ;
e. pemberian pertimbangan SPIP ;
f. pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian
negara/daerah; dan
g. pelaksanaan wewenang BPK lainnya .
- 10 -
(3) Ke putusan atas kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengusulan akuntan publik yang memeriksa laporan
keuangan BPK;
b. penunjukan badan pemeriksa keuangan negara lain
untuk melakukan penelaahan atas sistem
pengendalian mutu BPK setelah mendapat
pertimbangan DPR;
c. penetapan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK ;
d. penetapan rencana strategis BPK;
e. pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa ;
f. pengelolaan anggaran BPK; dan
g. dukungan kelembagaan BPK lainnya.
Bagian Ketiga
Sidang BPK
Istilah Terkait
Badan Pemeriksa Keuangan adalah istilah dalam hukum badan pemeriksa keuangan yang menjelaskan kedudukan, keanggotaan, pemilihan, pemberhentian, sumpah, tugas,…
KeputusanDisebut dalam Pasal 21Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PelaporDisebut dalam Pasal 21orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
Pemeriksa Keuangan NegaraDisebut dalam Pasal 21Pemeriksa Keuangan Negara adalah istilah dalam hukum pemeriksaan keuangan negara yang menjelaskan jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pemeriksa, objek,…
PenetapanDisebut dalam Pasal 21Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PutusanDisebut dalam Pasal 21keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
RekomendasiDisebut dalam Pasal 21Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraDisebut dalam Pasal 21Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah istilah dalam hukum pemeriksaan keuangan negara yang menjelaskan jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pemeriksa,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara