PERATURAN BPK Nomor 2 Tahun 2025

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan
tetap, berlaku ketentuan :
a. Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan
wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua sampai
dengan terpilihnya Ketua yang baru berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
b. Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan
wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua sampai
dengan terpilihnya Wakil Ketua yang baru
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
c. Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka dilakukan
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan; atau
d. Anggota berhalangan, pelaksanaan tugas dan
wewenang Anggota yang bersangkutan dilakukan
oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK
sampai dengan terpilihnya Anggota yang baru
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan.
(2) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus - menerus yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama
1 (satu) bulan berturut - turut tanpa alasan yang sah;
atau
f. alasan lain berdasarkan ketentuan P eraturan
P erundang - undangan.