PERATURAN BPK Nomor 2 Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang untuk:
a. menentukan objek Pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan Pemeriksaan, menentukan waktu dan
metode Pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan
laporan Pemeriksaan;
b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib
diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank
Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan
umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga ata u
badan lain yang mengelola keuangan negara;
c. melakukan Pemeriksaan di tempat penyimpanan uang
dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,
pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
Pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, bukti, rekening
koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
d. menggunakan Pemeriksa dari luar BPK dan/atau Tenaga
Ahli;
e. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media,
aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam
penguasaan atau kendali dari Entitas yang menjadi objek
Pemeriksaan atau Entitas lain yang dipandang perlu
dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan;
f. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang,
barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara; dan
g. memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai
alat bantu Pemeriksaan .