PORTAL REGULASIPERMENLU
PERMENLU Nomor 9 Tahun 2025
Tentang
Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia
Sedang dibacaPasal 19Pasal 19 dari 45
☰Daftar Isi Regulasi45 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
9Nomor
2025Tahun Terbit
45Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 19 dari 45
42%
TEKS RESMI
Pasal 19
(1) Pegawai Setempat berhak mendapatkan: a. Penghasilan; b. jaminan kesehatan; c. jaminan sosial; d. penghargaan masa kerja; dan e. cuti. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Setempat yang melalui proses seleksi secara terpusat oleh Kemen terian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berhak mendapatkan biaya transportasi tiket pesawat dan asuransi perjalanan dari Jakarta ke Perwakilan serta biaya visa secara riil ( at cost ) . (3) Maksimal besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf a mengacu kepada besaran standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AsuransiDisebut dalam Pasal 19
Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian, pembayaran,…
JalanDisebut dalam Pasal 19Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
Jaminan KesehatanDisebut dalam Pasal 19Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas untuk menjamin…
Jaminan SosialDisebut dalam Pasal 19Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang…
KesehatanDisebut dalam Pasal 19Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 19Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
VisaDisebut dalam Pasal 19Visa adalah istilah dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan paspor, visa, izin masuk, izin tinggal, pemeriksaan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045