PORTAL REGULASIPERMENPERIN
PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025
Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib
Sedang dibacaPasal 54Pasal 42 dari 62
☰Daftar Isi Regulasi62 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →11Nomor
2025Tahun Terbit
62Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 42 dari 62
68%
TEKS RESMI
Pasal 54
(1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib
melakukan Surveilen.
(2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.
(3) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- 58 -
(4) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 3 ) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem
sertifikasi tipe 5 (lima) .
(5) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 3 ) dilakukan sewaktu - waktu dalam hal terdapat:
a. pengaduan dari orang per se orangan , masyarakat ,
instansi dan / atau lembaga; atau
b. instruksi dari Menteri.
(6) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus
memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen
kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar
Negeri.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 54
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
PengaduDisebut dalam Pasal 54orang yang berhak mengajukan pengaduan dalam tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan pengaduan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
PengaduanDisebut dalam Pasal 54Pengaduan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses hukum pidana dan pelaporan perkara. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Perusahaan IndustriDisebut dalam Pasal 54Perusahaan Industri adalah istilah dalam hukum perindustrian yang menjelaskan pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045