PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

(1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui
Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan
Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik
sendiri dan sistem sertifikasi tipe 5 (lima),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
harus:
a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian
kesesuaian;
c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian
kesesuaian;
d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa
sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan
kelas 1 (satu) milik Produsen di Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum; dan
e. menggungah dokumen pendukung lain berupa:
1. surat permohonan yang dicetak melalui
SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan
Perwakilan Resmi;
2. salinan akta pendirian Produsen di Luar
Negeri dan perubahannya;
3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup
kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat
atau surat keterangan dari otoritas yang
berwenang di negara setempat;
4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO
9001:2015;
5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
- 32 -
pimpinan Perwakilan Resmi yang
menyatakan tidak akan mengedarkan,
memasarkan , dan/atau
memindahtangankan kepemilikan Pupuk
NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat
SNI dan SPPT SNI ;
6. diagram alir proses produksi;
7. daftar produk yang mencakup:
a) merek;
b) nomor pos tarif ; dan
c) komposisi atau bentuk ;
8. daftar fasilitas produksi untuk proses:
a) pencampuran ( blending ) berupa
peralatan pencampur ( mixer);
b) pencetakan ( compactor ) berupa
peralatan pencampur ( mixer ), dan
pembentuk ( compactor );
c) prill dengan peralatan peleleh (melter) ,
dan menara prill ( prilling tower);
d) butiran ( steam granulation ) berupa
peralatan pembentuk butiran
( granulator ), pengering (dryer ), pendingin
( cooler ), penyaring ( screener ), dan
pelapis ( coater ); atau
e) kimia granulasi ( chemical granulation )
berupa peralatan pereaksi ( reactor ),
pembentuk butiran ( granulator ),
pengering (dryer ), penyaring ( screener ),
pendingin ( cooler ), dan pelapis ( coater );
9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai
bahan baku sampai produk akhir;
10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI ;
11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO
9001:2015;
12. struktur organisasi; dan
13. proses bisnis .
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e angka 2, angka 3, dan angka 4 harus diunggah
sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian , bidang
ekonomi , atau perwakilan konsuler Indonesia di
negara setempat; dan
b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam B ahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersumpah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e angka 6, angka 7, angka 8, angka 1 0 , angka 1 2 dan
angka 1 3 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
(4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus
menggunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi
berupa:
a. akta pendirian Perwakilan Resmi dan
perubahannya;
- 33 -
b. p erizinan berusaha ;
c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari
Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta
otentik yang dibuat di hadapan notaris yang
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;
d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri
kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan
dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK
Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum ;
e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen
di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk
menggunakan dan bertanggung jawab atas merek
Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum ; dan
f. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang
sama atau kota/kabupaten terdekat dengan
tempat kedudukan Perwakilan Resmi .
(5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat
diplomatik di bidang perindustrian , bidang ekonomi ,
atau perwakilan konsuler Indonesia di negara
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang
akan dilegalisasi.
(6) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai
Importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat ( 4 ), Perwakilan
Resmi juga harus menggunggah dokumen legalitas
perusahaan Importir berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan Importir dan
perubahannya;
b. perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka
Pengenal Importir Umum (API - U); dan
c. bukti penunjukan sebagai Importir dari
Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang
dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
(7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka
tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu)
alamat utama , alamat kantor , atau korespondensi
yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.