PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan Pupuk NPK Padat di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi
ketentuan pemberlakuan SNI untuk Pupuk NPK Padat
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .
(2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa sanksi pidana , pengenaan sanksi pidana
disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan /atau
SPPT SNI.
(4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan
Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan .
(5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.
- 7 -
BAB III
PENILAIAN KESESUAIAN
Bagian Kesatu
Umum