MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 71Pasal 59 dari 62
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
62Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 59 dari 62
95%
TEKS RESMI

Pasal 71

(1) Pupuk NPK Padat yang telah dibubuhi tanda SNI
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 08/M - IND/PER/2/2014 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk
Anorganik Majemuk Secara Wajib dikecualikan dari
kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
(2) Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir
dengan ketentuan:
a. untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam
negeri
1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda
SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem
sertifikasi tipe 1 (satu) b , apabila telah
produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku
sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan
- 63 -
terhitung sejak Peraturan Menteri ini
berlaku; atau
2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda
SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem
sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah
produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku
sampai dengan paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini
berlaku.
b. untuk Pupuk NPK Padat has il impor
1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda
SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem
sertifikasi tipe 1 (satu) b , apabila telah
menyelesaikan kewajiban pabean sebelum
Peraturan Menteri berlaku sampai dengan
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini berlaku ; atau
2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda
SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem
sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah
menyelesaikan kewajiban pabean sebelum
Peraturan Menteri berlaku sampai dengan
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PupukDisebut dalam Pasal 71

Pupuk adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman,…

 Standar NasionalDisebut dalam Pasal 71

Standar Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 Standar Nasional IndonesiaDisebut dalam Pasal 71

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik…

 IkanDisebut dalam Pasal 71

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 71

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 Kewajiban PabeanDisebut dalam Pasal 71

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan kepabeanan atas barang, orang, atau sarana pengangkut…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 71

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Pupuk AnorganikDisebut dalam Pasal 71

Pupuk Anorganik adalah istilah yang digunakan dalam hukum sarana budi daya pertanian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045