PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 52Pasal 40 dari 62

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

11Nomor

2025Tahun Terbit

62Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 40 dari 62

65%

TEKS RESMI

Pasal 52

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan
Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
perpanjangan SPPT SNI.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PenerbitDisebut dalam Pasal 52

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

PermohonanDisebut dalam Pasal 52

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPemberlakuan SNI Secara WajibPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 45Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst — Anak, Turut Serta Merampas NyawaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelRUU Satu Data Indonesia Bahas BSDI sebagai Orkestrator Data NasionalPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link