MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 38Pasal 26 dari 62
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
62Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 26 dari 62
42%
TEKS RESMI

Pasal 38

(1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan
klarifikasi.
(2) Dalam hal LSPro:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan
batas waktu yang ditentukan; atau
b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak
dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian
yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini ,
Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap
pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan
penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
(3) Dalam hal:
a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan
proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini; atau
b. LSPro telah melakukan perbaikan atas
ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap
pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakDisebut dalam Pasal 38

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 IkanDisebut dalam Pasal 38

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 38

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 38

Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 38

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 38

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 38

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045