MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 11 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 70Pasal 58 dari 62
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
11Nomor
2025Tahun Terbit
62Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 58 dari 62
94%
TEKS RESMI

Pasal 70

(1) S ertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK
Padat yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 08 /M - IND/PER/ 2 /201 4
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib dan
masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat
SNI dan SPPT SNI .
(2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK
Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus
disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(3) Dalam hal s ertifikat produk penggunaan tanda SNI
Pupuk NPK Padat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 1
(satu) b , Sertifikat produk penggunaan tanda SNI
Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam negeri atau
impor harus disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PupukDisebut dalam Pasal 70

Pupuk adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman,…

 Standar NasionalDisebut dalam Pasal 70

Standar Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 Standar Nasional IndonesiaDisebut dalam Pasal 70

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik…

 IkanDisebut dalam Pasal 70

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 70

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Pupuk AnorganikDisebut dalam Pasal 70

Pupuk Anorganik adalah istilah yang digunakan dalam hukum sarana budi daya pertanian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…

 Tanda SNIDisebut dalam Pasal 70

Tanda SNI adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045