PORTAL REGULASIPERMENPERIN
PERMENPERIN Nomor 5 Tahun 2025
Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas Secara Wajib
Sedang dibacaPasal 64Pasal 64 dari 65
☰Daftar Isi Regulasi65 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →5Nomor
2025Tahun Terbit
65Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 64 dari 65
98%
TEKS RESMI
Pasal 64
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M -
IND/PER/2/2016 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau
Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 6 Nomor 281 ) ;
b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2019
tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk
Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara
Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1236 ), sepanjang mengatur mengenai Pipa Baja
Saluran Air dan Instalasi Gas ; dan
c. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 11/M - IND/PER/2/2016 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja
Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara
Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 281),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Standar NasionalDisebut dalam Pasal 64
Standar Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
Standar Nasional IndonesiaDisebut dalam Pasal 64Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 64Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
PenerbitDisebut dalam Pasal 64Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 64Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERMENPERIN/11/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib
- 2. PERMENPERIN/9/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015
- 3. PERMENLU/3/2026 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri
- 4. PERPRES/7/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- 5. PERPRES/36/2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Lintas Batas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing)