PORTAL REGULASIPERMENPERIN
PERMENPERIN Nomor 5 Tahun 2025
Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas Secara Wajib
Sedang dibacaPasal 62Pasal 62 dari 65
☰Daftar Isi Regulasi65 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →5Nomor
2025Tahun Terbit
65Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 62 dari 65
95%
TEKS RESMI
Pasal 62
(1) Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas yang telah
dibubuhi Tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M -
IND/PER/2/2016 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau
Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib dikecualikan dari
kewajiban dibubuhi tanda elektronik .
(2) Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan
telah diproduksi paling lama 1 2 (d ua belas) bulan
terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih
dapat beredar hingga pengguna akhir.
(3) Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah
menyelesaikan kewajiban pabean paling lama 1 2 (d ua
- 34 -
belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini
berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
Catatan:
Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) merup akan materi muatan
ketentuan penutup ditempatkan seebelum Pasal 64.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Standar NasionalDisebut dalam Pasal 62
Standar Nasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
Standar Nasional IndonesiaDisebut dalam Pasal 62Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik…
IkanDisebut dalam Pasal 62Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KewajibanDisebut dalam Pasal 62sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
Kewajiban PabeanDisebut dalam Pasal 62Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan kepabeanan atas barang, orang, atau sarana pengangkut…
PeraturanDisebut dalam Pasal 62Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Tanda SNIDisebut dalam Pasal 62Tanda SNI adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERMENPERIN/11/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib
- 2. PERMENPERIN/9/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015
- 3. PERMENLU/3/2026 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri
- 4. PERPRES/7/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- 5. PERPRES/36/2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Lintas Batas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing)