PERMENPERIN Nomor 5 Tahun 2025

(1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI
dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka
Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen
seba gaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 , Produsen di
Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui
Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen
lain yang diperlukan:
a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan
Perusahaan Industri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya milik pemberi Kerja Sama
Merek ;
2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan
usaha industri Pipa Baja Saluran Air dan
- 17 -
Instalasi Gas dengan nomor KBLI 24103 milik
pemberi Kerja Sama Merek ;
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama
Merek yang masih berlaku dengan merek
yang akan dikerjasamakan tercantum dalam
Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek untuk produk Pipa
Baja Saluran Air dan Instalasi Gas kelas 6
(enam) dari pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama Merek yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum ;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
untuk produk Pipa Baja Saluran Air dan
Instalasi Gas kelas 6 (enam) dari pemberi
Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja
Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum ;
6. surat pernyataan bermeterai yang diceta k
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja
Sama Merek yang menyatakan tidak akan
mengedarkan , memasarkan , dan/atau
memindahtangankan produk Pipa Baja
Saluran Air dan Instalasi Gas sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri
penerima Kerja Sama Merek yang masih
berlaku ; atau
b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan
Produsen di Luar Negeri lain nya berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya milik pemberi Kerja Sama
Merek;
2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama
Merek dengan lingkup kegiatan usaha
industri Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi
Gas atau surat keterangan dari otoritas yang
berwenang di negara setempat ;
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama
Merek yang masih berlaku dengan merek
yang akan dikerjasamakan tercantum dalam
Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek untuk produk Pipa
Baja Saluran Air dan Instalasi Gas kelas 6
(enam) dari pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama Merek yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum ;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
untuk produk Pipa Baja Saluran Air dan
Instalasi Gas kelas 6 (enam) dari pemberi
Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja
Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat
- 18 -
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum ;
6. surat pernyataan bermeterai yang diceta k
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi
Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak
akan mengedarkan , memasarkan, dan/atau
memindahtangankan produk Pipa Baja
Saluran Air dan Instalasi Gas sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri
penerima Kerja Sama Merek yang masih
berlaku ; dan
8. d okumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi
Kerja Sama Merek yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya;
b) perizinan berusaha;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan
Resmi dari Produsen di Luar Negeri
dalam bentuk akta otentik yang dibuat di
hadapan notaris di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d) perjanjian lisensi merek untuk produk
Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas
kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar
Negeri sebagai pemilik Merek ke pada
Perwakilan Resmi yang dicatatkan di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek untuk produk Pipa Baja Saluran
Air dan Instalasi Gas kelas 6 (enam) dari
Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik
merek kepada Perwakilan Resmi yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum ; dan
f) bukti memiliki gudang di
kabupaten/kota yang sama atau
kabupaten/kota terdekat dengan tempat
kedudukan Perwakilan Resmi.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua)
salinan dengan ketentuan:
a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, bidang
ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di
negara setempat; dan
b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersum pah .
- 19 -