PERMENLU Nomor 3 Tahun 2025

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen
kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a dilakukan kepada:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang
Sah;
b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas ketika jam
kerja tanpa Alasan yang Sah;
c. Pegawai yang tidak melakukan perekaman
kehadiran;
d. Pegawai yang terlambat masuk; dan/atau
e. Pegawai yang pulang sebelum waktunya.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dilakukan kepada:
a. Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatan karena diduga melakukan pelanggaran
disiplin tingkat berat; dan/atau
b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena
ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus
sebagai tersangka tindak pidana.
(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen
cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
c dilakukan kepada:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti besar;
atau
b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit.

(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan
secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak
sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja
yang diterima Pegawai.
(5) Khusus kepada calon PNS, pemotongan Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dihitung berdasarkan besaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Komponen
Kehadiran