PERMENLU Nomor 3 Tahun 2025

(1) Pembebasan kewajiban perekaman kehadiran diberikan
kepada Pegawai sebagai berikut:
a. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai Pegawai;
b. sedang dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun;
c. bekerja pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
d. menggunakan hak atas cuti;
e. melaksanakan perjalanan dinas;
f. tugas kedinasan yang menyebabkan tidak melakukan
perekaman kehadiran pada jam mulai bekerja
dan/atau jam selesai bekerja;
g. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari
jabatan; dan
h. dalam masa transisi mutasi dari Perwakilan ke Unit
Organisasi di Kementerian.
(2) Perjalanan dinas dan tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuktikan
dengan surat tugas, surat perintah, atau laporan
pelaksanaan tugas kedinasan.

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pemberian Tunjangan Kinerja