PERMENLU Nomor 3 Tahun 2025

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang tidak menduduki jabatan tertentu di
lingkungan Kementerian;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai Pegawai;
d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani
masa persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
(2) Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu di
Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup Pegawai yang mendapat

penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di
luar instansi pemerintah.
(3) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), Tunjangan Kinerja tidak
diberikan kepada:
a. Pegawai yang diberhentikan sementara karena
ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi
tersangka tindak pidana; dan/atau
b. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang
Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau
lebih secara terus menerus.

Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Plt. dan Plh.