PERMENLU Nomor 3 Tahun 2025

(1) Dalam hal terjadi perubahan data jabatan dan/atau Kelas
Jabatan Pegawai yang berkaitan dengan pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai, pimpinan tinggi pratama atau
kepala Perwakilan yang membawahi Pegawai
mengusulkan perubahan data jabatan dan/atau Kelas
Jabatan Pegawai kepada pimpinan tinggi pratama yang
menangani sumber daya manusia.
(2) Usulan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) melampirkan:
a. surat keputusan pengangkatan, berita acara
pelantikan dalam jabatan yang diusulkan, dan surat
pernyataan melaksanakan tugas untuk perubahan
data pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan jabatan pengawas;
b. surat keputusan penugasan di unit kerja dan surat
pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional/surat
keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan
fungsional untuk perubahan data pada jabatan
fungsional; atau
c. surat keputusan penugasan di unit kerja atau surat
keputusan perubahan nomenklatur untuk
perubahan data pada jabatan pelaksana.
(3) Berdasarkan usulan perubahan data jabatan dan/atau
kelas jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pimpinan tinggi pratama yang menangani sumber daya
manusia menerbitkan surat keputusan penetapan dalam
kelas jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan
surat pernyataan masih menduduki jabatan.
(4) Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan terhitung mulai
tanggal pelaksanaan tugas yang tercantum dalam surat
pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pemberhentian Pembayaran