PERMENLU Nomor 3 Tahun 2025

(1) Dalam hal terjadi alasan yang menyebabkan
pemberhentian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membawahi Pegawai menyampaikan usul pemberhentian
pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada pimpinan

tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan
sumber daya manusia.
(2) Usul pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan dokumen pendukung meliputi:
a. surat keputusan pemberhentian dalam jabatan;
b. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara;
c. surat keputusan pensiun;
d. surat keputusan pemberian masa persiapan pensiun;
e. surat keterangan kematian dari kelurahan;
f. surat keputusan penugasan dan/atau penugasan
khusus pada instansi pemerintah dan di luar instansi
pemerintah;
g. surat perintah penahanan; dan/atau
h. bukti ketidakhadiran Pegawai tanpa Alasan yang Sah
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih
secara terus menerus.
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan tinggi pratama yang menangani sumber daya
manusia menerbitkan surat pernyataan pengakhiran
tugas.
(4) Pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan
mulai tanggal yang tercantum dalam surat pernyataan
pengakhiran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).