UU No. 37 Tahun 2004

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir

demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat

dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178

ayat (1).

(2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan

permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau

mengubah syarat penangguhan tersebut.

(3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut

kepada Hakim Pengawas.

(4) Hakim …

(4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib

memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat

atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan

tersebut.

(5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam

waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Hakim Pengawas mempertimbangkan:

a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;

b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;

c. kemungkinan terjadinya perdamaian;

d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan

manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.