UU No. 37 Tahun 2004

(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh

advokatnya.

(2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang,

dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor

melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum sidang.

(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat

bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

(5) Pada …

(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).