UU No. 37 Tahun 2004

(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta

pailit.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ

Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau

pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka

meningkatkan nilai harta pailit.

(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu

membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut

harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang

belum dijadikan jaminan utang.

(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu

mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa

pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).