UU No. 37 Tahun 2004

(1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila

telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana

perdamaian yang ditawarkan itu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis

dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

(3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat

dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus

dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat

tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan

keberatan.

(4) Piutang …

(4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.

(5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik

Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.

(6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya

halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan

memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.