UU No. 37 Tahun 2004

(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa

persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau

kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

(2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk

memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor

tersebut.

(3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari

pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban

pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh

hal itu menguntungkan harta Debitor.

(4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat

melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan

nilai harta Debitor.

(5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai,

jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan

lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim

Pengawas.

(6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang

belum dijadikan jaminan utang.