UU No. 37 Tahun 2004

(1) Pengadilan :

a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit

diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas

Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;

b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit

diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah

terpenuhi.

(2) Pemanggilan …

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita

dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang

pemeriksaan pertama diselenggarakan.

(3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika

dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah

dipenuhi.

(5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan

pernyataan pailit didaftarkan.

(6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat

pula:

a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili; dan

b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota

atau ketua majelis.

(7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang

mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan

tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 9 …