UU No. 37 Tahun 2004

(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian

disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

284 ayat (3).

(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk

menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam

perdamaian;

b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan

satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak

jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja

sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum

dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

(3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam

putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan

putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima)

hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

(4) Ketentuan …

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13

berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak

berlaku terhadap penolakan perdamaian.