UU No. 37 Tahun 2004

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut

lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar

dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk

seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu)

atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu

paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat

permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban

pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari

hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang

bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

(4) Segera …

(4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan

Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk

menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-

45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban

pembayaran utang sementara diucapkan.

(5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan

Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.