UU No. 37 Tahun 2004

(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut

perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang

haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau

yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir

dalam sidang tersebut; dan

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan

Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

(2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang

hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus

oleh Hakim Pengawas.

(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan

kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan,

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan

terlebih dahulu.

(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan

setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap

Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan

pernyataan pailit.

Pasal 230 …