UU No. 37 Tahun 2004

(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan

Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan

dalam hal:

a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang,

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap

hartanya;

b. Debitor …

b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;

c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan

kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban

pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-

tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta

Debitor;

e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta

Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan

kewajiban pembayaran utang; atau

f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi

kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan

kewajiban pembayaran utang.

(3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah

ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.

(4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan

putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari sejak selesainya pemeriksaan.

(5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan

tersebut.

(6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan

ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang

sama.

Pasal 256 …