PORTAL REGULASIUU
UU No. 37 Tahun 2004
Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sedang dibacaPasal 145Pasal 145 dari 308
☰Daftar Isi UU 37/2004308 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →37Nomor
2004Tahun Terbit
308Total Pasal
30.8KTotal Dibaca
STATUS & RIWAYAT REGULASI
UU Nomor 37 Tahun 2004
BerlakuBelum ada relasi hukum terstruktur.
Status utama tetap ditampilkan, tetapi hubungan Mengubah/Diubah oleh, Mencabut/Dicabut oleh, Pelaksana, Dasar Hukum, dan relasi lain belum diisi.
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERGUB/4/2026 tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 2. PERGUB/6/2026 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
- 3. PERWALI/15/2026 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018
- 4. PERWALI/8/2026 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. PERWALI/31/2026 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau