PORTAL REGULASIUU
UU No. 37 Tahun 2004
Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sedang dibacaPasal 262Pasal 262 dari 308
☰Daftar Isi UU 37/2004308 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →37Nomor
2004Tahun Terbit
308Total Pasal
30.8KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 262 dari 308
85%
TEKS RESMI
Pasal 262
(1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus
dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan;
b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi
persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor
yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran
utang merupakan utang harta pailit;
c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan
kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak
dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut
membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.
(2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban
pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi
jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.
Pasal 263 …
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
KuratorDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini
Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di…
PailitDasar hukum merujuk regulasi iniPailit adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangDasar hukum merujuk regulasi iniPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah proses pengadilan yang memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk merundingkan rencana perdamaian…
KepailitanDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniKepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah…
Harta PailitDasar hukum merujuk regulasi iniHarta Pailit adalah kekayaan debitor yang masuk dalam sita umum sejak putusan pailit diucapkan, dengan pengecualian yang ditentukan…
Utang Harta PailitDasar hukum merujuk regulasi iniUtang Harta Pailit adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepailitan dan PKPU untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…
Debitor PailitDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniDebitor Pailit adalah debitor yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan dan hartanya menjadi objek sita umum sesuai…
Kreditor KepailitanDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniKreditor Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan dalam…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE